Integrasi BPN
Rencana penyambungan dengan Bhumi ATR/BPN — dengan pemisahan tegas antara yang sudah terbukti jalan dan yang masih perlu izin.
BUMI WAKAF bukan pengganti SIWAK dan bukan pengganti sertifikat BPN. Ia lapisan spasial dan analitik di atas keduanya. Sistem ini tidak menerbitkan hak, tidak menentukan hak, dan tidak pernah menulis langsung ke catatan pertanahan — sistem yang bisa mengubah catatan hak tanah secara otomatis adalah gagasan buruk.
Tahap 1 — Sudah Jalan
Bukan mockup. Tombol di bawah benar-benar memanggil bhumi.atrbpn.go.id.
Tempel tautan Bhumi ATR/BPN apa pun — bentuk shortlink maupun /peta lengkap. Sistem membaca header location dari balasan HTTP 307 dan menarik koordinatnya. Tidak ada kunci API, tidak ada MoU.
Kunci Padanan: Nomor Hak 14 Digit
Polanya dibongkar dari berkas sumber dan terbukti konsisten di seluruh 13 baris — tanpa satu pun tabrakan kode.
- Kantah
- Kantah Kota Tangerang Selatan
- Kec.
- Ciputat
- Desa
- Cipayung
- Hak
- Hak Wakaf
Empat segmen pertama sudah cukup menyempitkan pencarian di sisi BPN ke satu kelurahan. Itu membuat padanan jadi murah — bukan pencarian menyeluruh atas jutaan bidang.
Digit ke-9 adalah kode jenis hak. Nilai 8 berarti Hak Wakaf. Sistem ini hanya boleh menarik bidang berkode 8 — tidak menyentuh hak milik perorangan sama sekali.
Peta Jalan Tiga Tahap
Tahap 2 dan 3 disebut sebagai rencana, bukan janji.
Tautan pendek Bhumi membalas HTTP 307 dengan header location yang memuat latitude, longitude, dan bbox. Cukup tidak mengikuti redirect, lalu baca headernya.
- Titik koordinat bidang
- Bbox untuk zoom awal
- Tautan balik ke peta Bhumi
Menarik polygon bidang, NIB, status hak, dan luas resmi. Yang paling bernilai bukan petanya — tapi kemampuan membandingkan luas menurut Kemenag dengan luas menurut BPN.
- Polygon batas bidang
- Nomor Identifikasi Bidang Tanah
- Luas resmi BPN
- Laporan selisih luas
Data hasil survei yang sudah diverifikasi dikirim balik untuk memperkaya SIWAK dan basis data BPN — sebagai usulan pemutakhiran yang harus disetujui manusia, bukan tulisan langsung.
- Koordinat lapangan
- Foto bergeotag
- Laporan selisih luas
- Indikasi sengketa
Kenapa Satu Peta Terpadu Perlu Ada
Tiga sumber resmi, tiga angka berbeda. Ditampilkan apa adanya — bukan untuk mempermalukan siapa pun.
| Sumber | Lokasi / bidang | Luas | Catatan | Per |
|---|---|---|---|---|
| BWI SuperApps | 435.768 lokasi | 277.203 Ha | Seluruh lokasi terdata · 366.595 sertifikat terbit | 2026 |
| Kemenag | 287.162 bidang | 27.610 Ha | Hanya bidang yang sudah bersertifikat | April 2026 |
| SIWAK (tabel publik) | 0 | 0,00 Ha | Tabel mengembalikan nol dan nan% saat diperiksa | 24 Sep 2026 |
Selisih 277.203 Ha vs 27.610 Ha bukan salah ketik — itu beda definisi (seluruh lokasi terdata vs bidang yang sudah bersertifikat) dan beda tanggal potong. Masalahnya: tidak ada satu tempat pun yang menjelaskan selisih itu kepada orang yang membutuhkannya.
Empat Aturan Menampilkan Data BPN
Tiap bidang data dari BPN membawa label “Sumber: Bhumi ATR/BPN · diambil 24 Sep 2026”.
Atribusi ATR/BPN melekat di kartu yang memuat datanya.
Hanya bidang berjenis Hak Wakaf — digit ke-9 bernilai 8.
Jangan diam-diam memilih salah satu. Selisih itu informasi, bukan galat.
Tahap 1 memakai perilaku publik biasa dari layanan publik — mengikuti redirect, seperti yang dilakukan peramban mana pun. Tetap saja, saat masuk produksi sebaiknya diberitahukan ke ATR/BPN sebagai bagian dari PKS. Bukan karena wajib, tapi karena itu cara yang benar.
DATA 1.xlsx, sheet 5000-2 ha — 13 baris. Kolom “Titik Koordinat” di dalamnya ternyata berisi tautan Bhumi, bukan lat/long. Dari 13 baris, hanya 4 yang punya tautan — dan keempatnya berhasil di-resolve.